Selasa, Mei 19

Modul/akhir/SEJ/XI IPA

PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI
SERTA DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA DI ERA
DEMOKRASI LIBERAL ,DEMOKRASI TERPIMPIN
Standar Kompetensi :
Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

Kompetensi Dasar :
Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Indikator :
· Membandingkan sistem dan struktur politik pada masa Demokrasi Liberal dengan Demokrasi Terpimpin serta pengaruh yang ditimbulkannya
· Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan penyusunan undang-undang dasar baru
· Menghubungkan kebijakan ekonomi pemerintah dengan kondisi ekonomi nasional dan daerah sampai tahun 1965
· Membandingkan beberapa pendapat tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965-PKI.
· Mendeskripsikan dampak sosial-politik dari peristiwa Gerakan 30 September di dalam masyarakat
· Mendeskripsikan proses peralihan kekuasaan pasca G.30 S-PKI
· Mengidentifikasi ciriciri pokok kebijakan pemerintah Orde Baru.
SISTEM DEMOKRASI LIBERAL
(1950-1959)

Pengertian
Demokrasi liberal adalah demokrasi yang berdasarkan ajaran-ajaran liberal.Paham liberal ini diyakini berasal dari Barat(Eropa).Pelaksanaan sistem ini sebagai konsekuensi logis dari hasil- hasil KMB tahun 1949 dimana pemerintah Indonesia masih terkait dengan kolonial Belanda.

Kepentingan nasional pada tahun 1950-an ini adalah perjuangan pembebasan Irian Barat ,karena wilayah tersebut masih dicengkeram Belanda.

Sistem Politik Liberal
Sistem pemerintahannya menganut sistem parlementer yang terdiri dari :
Kepala negara : Presiden
Kepala pemeintahan : Perdana Menteri
Antara tahun 1950-1959 terdapat 7 Kabinet yang berkuasa yakni :
Kabinet Natsir
Kabinet Sukiman
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali Sastroamidjojo
Kabinet Burhanudin Harahap
Kabinet Ali Sastroamidjojo
Kabinet Djuanda
Penyaluran aspirasi rakyat melalui system multi partai dengan segala dampaknya,coba apakah dampaknya dari system tersebut?
Pada tahun 1955 terselenggara Pemilu pertama dan Konferensi Asia Afrika yang memperkuat solidaritas bangsa-bangsa Asia -Afrika

Sistem Ekonomi Liberal
Kebijakan finansial dan ekonomi masih diatur dari negeri Belanda sebagai konsekuensi logis dari KMB 1949.
Sebagai upaya mempercepat perubahan dari struktur ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional di terapkan beberapa langkah dan sistem seperti :
Kebijakan Gunting Syafrudin: yakni pemotongan nilai uang(sanering) yakni uang yang nilainya lebih dari Rp.2,5 dipotong nilainya tinggal separoh
Sistem ekonomi Gerakan Benteng
Sistem Ali-Baba
Rencana Pembangunan Lima Tahun(RPLT)
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Berbagai persoalan

Penyaluran aspirasi melalui sistem multi partai mendorong terjadinya konflik konflik kepentingan
Gangguan keamanan dan separatis( seperti DI/TII,PRRI dsb )yang semakin serius
Kondisi perekonomian yang tetap memprihatinkan
Masalah Irian Barat yang belum terselesaikan

Kegagalan Konstituante
Melihat kinerja Konstituante yang sampai tahun 1957 belum menghasilkan UUD baru maka pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden menyampaikan konsep yang dikenal dengan Konsepsi Presiden,selain itu adanya anjuran untuk kembali kepada UUD 1945.
Sejak itu diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Namun dari 3 pemungutan suara yang ada sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, namun terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan.
Setelah voting ke tiga serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante setelah reses 3 Juli. Jadi semua itu kandas karena Konstituante tidak bisa mencapai kata sepakat.
Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman perpecahan dan kehancuran.Isi pokok Dekrit Presiden adalah:
Pembubaran Konstituante
Berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
Pembentukan MPR(S) dan DPA(S)

Sistem Demokrasi Terpimpin
(1959-1966)
Latar belakang
Penggunaan istilah demokrasi terpimpin timbul dari keinsyafan ,kesadaran dan keyakinan akan keburukan-keburukan akibat pelaksanaan paham liberal serta penilaian dan penolakan paham-paham politik lain.Secara resmi untuk pertama kalinya istilah demokrasi terpimpin dipakai dalam pidato Presiden Soekarno tanggal 10 Nopember 1945 1956 ketika membuka Sidang Konstituante. Demokrasi terpimpin merupakan bagian dari paham politik Pancasila maka sesungguhnya demokrasi terpimpin adalah demokrasi Pancasila.

Sistem politik demokrasi terpimpin

Kembali ke UUD 1945
Kekuatan politik didominasi oleh militer,PKI ,dan Bung Karno
Sistem Pemerintahan :
Presiden/Perdana Menteri
Wakill Perdana Menteri
Terdapat 6 kabinet :
o Kabinet Kerja I (10/7/1959 – 18/2/1960)
o Kabinet Kerja II (18/2/1960 - 6/3/1962 )
o Kabinet Kerja III ( 6/3/1962 - 13/11/1963)
o Kabinet Kerja IV (13/11/1963 - 27/8/1964)
o Kabinet Dwikora (27/8/1964 - 24/2/1966)
o Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan (24/2/1966 – 28/ 3/1966 )
Semua cabinet tersebut dalam komposisi gotong royong.
Dibentuk lembaga-lembaga negara seperti :
MPR(S) dengan Penpres No. 2 Tahun 1959
DPA dengan Penpres No. 3 Tahun 1959
DPRGR dengan Penpres No. 3 Tahun 1960
FRONT NASIONAL dengan Penpres No. 13 Tahun 1959
DEPERNAS dengan UU No. 80 Tahun 1958
Pelaksanaan demokrasi terpimpin
Pemusatan kekuasaan pada Presiden
Integrasi tni dan polri menjadi abri tahun1964
Pelassanaan ajaran nasakom
Pelaksanaan politik Konfrontasi:
o Nefo>< oldefo
o Politik Mercusuar(penerang dunia)
o Konfrontasi dengan Malaysia
o Indonesia keluar dari PBB dan membentuk conefo
o Menyelenggarakan ganefo sebagai tandingan Olympiade

Prestasi yang dicapai
Dengan semangat Trikora wilayah Irian Barat dapat direbut dan menjadi bagian dari negara kesatuan republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962 RI- Belanda menandatangani Perjanjian New York di markas besar PBB.Pihak PBB melalui untea menyerahkan Irian Barat ke tangan pemerintah Indonesia

Sistem ekonomi terpimpin
Sebagai langkah awal dibentuk Depernas berdasarkan UU no.80 tahun 1958.
Deklarasi Ekonomi(Dekon) tujuannya untuk menciptakan ekonomi nasional yang demokratis bebas dari unsur imperialis.Namun demikian dampak dari deklarasi ekonomi ini timbul permasalahan stagnasi ekonomi,defisit,harga melambung dsb.Upaya perbaikan dengan cara :
mendevaluasi rupiah Rp.1000 menjadi Rp.1

Peristiwa G30 S 1965
Tragedi berdarah 30 September 1965 menelan korban yang sangat besar.Negeri ini kehilangan orang-orang terbaiknya,belum lagi rakyat yang tidak berdosa sebagai ekses dari peristiwa tersebut.Paling tidak terdapat sejumnlah perwira tinggi yang dibunuh tersebut adalah:
Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani
Mayjen TNI R. Suprapto
Mayjen TNI M.T. Haryono
Mayjen TNI Siswondo Parman
Brigjen TNI DI Panjaitan
Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo
Lettu Pierre Tandean ajudan Nasution tewas ,sebenarnya target utama adalah Jenderal TNI A.H. Nasution .
Belum lagi ratusan ribu atau jutaan orang(data akurat agak sulit) yang menjadi korban penumpasan PKI pasca 1 Oktober 1965 hingga tahun 1966.
Ada beberapa pendapat tentang G.30.S PKI 1965 ,apa yang terjadi,siapa dalangnya dll yang semuanya masih perlu diperdebatkan secara akademik.Beberapa pendapat tentang G.30.S PKI 1965 :
Konflik dalam Angkatan Darat,versi Cornel Paper/Benedict R Anderson-Ruth Mc Vey Harold Crouch,1978
Konspirasi pimpinan AD untuk merebut kekuasaan dengan membentuk Biro Khusus PKI,versi Wertheim,1979
Dalangnya adalah CIA dan pemerintah Amerika versi Adam,1999
Dalang nya adalah Presiden Soekarno untuk melawan petinggi AD,CIA,dan pemerintah Amerika_ versi Anthoie Dake & John Hughes
G.30.S PKI 1965 terjadi karena pimpinan PKI keblinger dan oknum AD yang tidak benar serta kelihaian CIA _versi Bung Karno
Versi lain mengatakan tidak ada ”prime mover ” tunggal dalam G.30 S ,dimana terdapat konspirasi neokolonialisme dan imperialisme untuk menghancurkan revolusi Indonesia
Dll
Yang jelas banyak sekali pendapat tentang peristiwa G.30.S PKI 1965 yang sampai saat ini masih perlu dikaji lebih mendalam.

Dampak G.30.S PKI 1965

Peristiwa berdarah itu memiliki dampak yang cukup luas dalam bebagai aspek misalnya :
Secara sosial-politik peristiwa G.30.S PKI 1965 menyebabkan jtimbulnya gelombang demonstrasi KAMI,KAPI dsb yang berlanjut dengan kekuarnya SUPERSEMAR dan berujung pada jatuhnya kepemimpinan Presiden Soekarno.
Secara sosiopsikologis menimbulkan dampak trauma yang cukup mendalam khususnya bagi para keluarga korban baik sebelum maupun sesudah 1 Oktober 1945

Peralihan kekuasaan
Setelah Jenderal Soeharto menerima supersemar langkah yang ditempuh:
• Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan menyatakan sebagai organisasi terlarang (12 Maret 1966)
• Mengamankan 15 menteri kabinet Dwikora yang tersangkut peristiwa G 30 S PKI
• Membersihkan lembaga legislatif dan lainnya dari unsur-unsur PKI khususnya MPRS dan DPR-GR
• Memanggil anggota MPRS u/ mengadakan SIDANG UMUM

Sidang Umum IV MPR(S) tahun 1966 menghasilkan 24 Tap. Diantaranya Tap.No.IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan Supersemar
Sidang Istimewa tahun 1967 yang menghasilkan Tap .No.XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan mandat kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno dan pengangkatan pengemban Supersemar sebagfai Pejabat Presiden
Sidang Umum V tahun 1968 dengan Tap.No.XLIV/MPRS/1968 yang mengangkat Jenderal Soeharto segai Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto berlangsung konstitusional.


PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA
PADA MASA ORDE BARU

Melalui Sidang Umum MPRS tahun 1968 Jenderal Soeharto diangkat sebagai presiden republik Indonesia.Selanjutnya disusun kabinet yang nantinya dikenal sebagai Kabinet Pembangunan. Untuk memberikan arah bagi pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional maka MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kebijakan pemerintahan Orde Baru menyangkut 2 hal pokok yaitu:

1.Kebijakan Politik yang berusaha menciptakan stabilitas politik, baik politik dalam negeri maupun politik luarnegeri.Untuk stabilitas dalam negeri dilakukan :penyederhanaan partai politik,dwi fungsi ABRI,penataran P4 sedangkan yang menyangkut politikluar negeri seperti menjadi anggota PBB,normalisasi hubungan dengan Malaysia,serta merintis berdirinya ASEAN, serta Aktif dalam gerakan Non Blok

2.Kebijakan Ekonomi yang berusaha menciptakan stabilitas ekonomi.Implementasi dari kebijakan ini dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang,termasuk menjadi anggota IMF. Pelaksanakan pembangunan nasional dengan menggunakan strategi pembangunan nasional jangka panjang (25 tahun) dan jangka pendek yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun ( Repelita).Repelita pertama dimulai pada tanggal 1 April 1969 s.d 31 Maret 1974. Pelaksanaan pembangunan tersebut bertumpu pada Trilogi pembangunan dan delapan jalur pemerataan.

Didalam perkembangannya peran negara sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, hal ini terlihat :
Bidang Politik
a.Lembaga Kepresidenan lebih dominan dibandingkan lembaga negara lain
b.Rekruitmen politik yang tertutup
c.Birokrasi sebagai alat pemerintahan
d.Sentalisasi kekuasaan ditangan Presiden
e.Kebijakan publik yang tidak transparan
f.Adanya Dwi Fungsi ABRI
G.Dominasi Golkar dalam pemerintahan
Bidang Ekonomi
a.Mengutamakan pertumbuhan ekonomi
b.Terikat dengan bantuan luar negeri( pinjaman)
c.Model Konglomerasi
Bidang Sosial- Budaya
a.Pembangunan Sekolah Dasar melalui Inpres
b.Pembudayaan Pancasila melalui penataran P4 pada semua institusi
c.Kebijakan transmigrasi dan program KB sebagi upaya mengatasi masalah kependudukan

REFERENSI:
Habib Mustopo,Prof,2006,Sejarah Kelas XII IPS,Jakarta : Yudistira
Wikipedia .org.

1 komentar: